Mundur dari Jabatan Bukan Berarti Gugurnya Pertanggungjawaban Hukum
kabarindonews - Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 menandai babak baru dalam dinamika ketatanegaraan dan penegakan hukum di tanah air. Langkah mundur yang diambil tepat di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh anggota DPR serta pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA miliknya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memunculkan pertanyaan mendasar di ruang publik: apakah berhentinya seorang pejabat publik otomatis mengakhiri seluruh proses hukum yang menyertainya?
Sebagaimana narasi yang beredar luas di media sosial—yang menyoroti potensi 12 pasal pidana terkait penerbitan Suket penyetaraan pendidikan—polemik ini memang tidak bisa dipandang semata-mata sebagai urusan politik yang selesai lewat surat pengunduran diri. Dalam negara hukum, perlu ada pemisahan yang tegas antara ranah administratif, politik ketatanegaraan, dan pertanggungjawaban pidana individu.
Dari Sengketa Administrasi ke Pertanyaan Pidana
Akar persoalan ini bermula dari putusan hukum yang menguji keabsahan dokumen pendidikan menengah Gibran. Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat bahwa dokumen penyetaraan pendidikan tersebut didasarkan pada bukti kehadiran, bukan bukti kelulusan setingkat SLTA/SMA. Hal ini kemudian diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang menyatakan Suket penyetaraan tersebut tidak sah dan memerintahkan pencabutannya.
Menindaklanjuti putusan MA tersebut, Kemendikdasmen resmi mencabut Suket penyetaraan ijazah tersebut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, yang sekaligus menggugurkan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 12 November 2026.
Namun, gugurnya perkara di PTUN dan pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden tidak serta-merta menghapus dugaan pelanggaran di hulu penerbitan dokumen pada 2019 silam. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa persoalan penerbitan Suket tersebut tidak boleh berhenti pada putusan peradilan tata usaha negara semata, melainkan harus ditindaklanjuti secara pidana dengan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk penyelenggara pemilu dan instansi penerbit surat.
Membedah Konstruksi Pidana dan Prinsip Praduga Tak Bersalah
Di sisi lain, publik perlu jernih dalam membaca daftar pasal pidana yang ramai disebarkan dalam infografis media sosial—mulai dari Pasal 263 dan 264 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan jabatan, hingga pasal-pasal dalam UU Tipikor dan UU ITE. Pencantuman deretan pasal tersebut merupakan bentuk tuntutan dan analisis publik atau pelapor, bukan vonis hukum yang telah berkekuatan tetap.
Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengingatkan bahwa putusan MA yang membatalkan Suket berada dalam ranah hukum administrasi pemerintahan. Untuk membawa persoalan ini ke ranah pemidanaan terhadap pejabat maupun pihak terkait, aparat penegak hukum harus membuktikan unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum melalui proses penyidikan dan pembuktian pidana tersendiri.
Senada dengan prinsip dasar hukum pidana, hingga saat ini belum ada putusan pengadilan pidana yang menyatakan Gibran maupun pejabat terkait bersalah melakukan pemalsuan dokumen. Sementara itu, kubu pelapor melalui kuasa hukumnya, Ahmad Khozinudin, menyatakan bahwa proses aduan pidana di Bareskrim Polri menyangkut pertanggungjawaban pribadi yang berdiri sendiri, sehingga tetap dapat berjalan terlepas dari status jabatan terlapor.
Ujian Integritas Kelembagaan
Pada akhirnya, polemik Suket penyetaraan ini menjadi cermin besar bagi tata kelola administrasi negara dan proses verifikasi pencalonan pejabat publik di Indonesia. Pengunduran diri Gibran mungkin meredakan ketegangan politik di parlemen dan membuka jalan bagi MPR untuk memproses penggantian wakil presiden sesuai amanat konstitusi.
Akan tetapi, untuk menjaga marwah demokrasi dan kepastian hukum, aparat penegak hukum tetap dituntut bekerja secara profesional, transparan, dan objektif. Jika memang ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya penyalahgunaan wewenang atau manipulasi dokumen dalam penerbitan Suket tahun 2019, proses hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Sebaliknya, jika tidak terbukti secara pidana, kejelasan hukum harus disampaikan kepada publik agar polemik ini tidak terus menjadi komoditas spekulasi politik yang berkepanjangan.[IG/KIN]
Daftar Sumber
- Hukumonline (12 November 2026): Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran — Memuat dasar hukum pencabutan Suket berdasarkan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.
- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (12 November 2026): Menko Yusril: Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tindak Lanjut Putusan MA — Penjelasan resmi pemerintah mengenai tidak adanya lagi dasar hukum keberlakuan Suket tahun 2019.
- Kompas.com (13 November 2026): Akhir Gugatan Dokumen Pendidikan Gibran, Suket Dicabut, Perkara di PTUN Gugur — Rincian putusan majelis hakim PTUN Jakarta terkait gugurnya objek sengketa.
- Hukumonline (2 November 2026): Melihat Potensi Pidana dalam Penerbitan Suket Pendidikan Gibran Pasca-Putusan MA — Pandangan hukum dari Mahfud MD dan Akademisi FH UI Titi Anggraini mengenai pemisahan ranah administrasi dan pembuktian pidana.
- Hukumonline (13 November 2026): Kejujuran Alasan dan Pertanggungjawaban Kenegarawanan Gibran — Ulasan mengenai pertimbangan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA 742 K/TUN/2026.
- Suara Muhammadiyah (16 November 2026): Gibran Mundur, Etika atau Siasat? — Analisis mengenai kronologi pengunduran diri Gibran di tengah usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR.

No comments
Silahkan berkomentar di kolom sini :