Uang Rakyat untuk Mantan Wakil Presiden: Apa Saja Hak Pensiun dan Fasilitas yang Dijamin Negara?

Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Apakah Gibran Berhak atas Pensiun, Rumah, Mobil, dan Fasilitas Negara?

Membaca Hak Keuangan Wakil Presiden Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 kembali memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas yang melekat pada seorang Wakil Presiden, termasuk hak yang dapat diterima setelah tidak lagi menjabat.

Perhatian publik tertuju pada sebuah infografis yang menyebutkan bahwa Gibran berhak memperoleh uang pensiun, tunjangan istri dan anak, tunjangan pangan, Tunjangan Hari Raya (THR), gaji ke-13, fasilitas kesehatan, rumah, kendaraan, hingga staf dari kalangan PNS.

Pertanyaannya, apakah seluruh fasilitas tersebut benar-benar diatur oleh negara? Apakah semuanya otomatis menjadi hak pribadi mantan Wakil Presiden?

Untuk menjawabnya, kita perlu merujuk langsung pada peraturan perundang-undangan, bukan sekadar mempercayai angka dan daftar fasilitas yang beredar di media sosial.

1. Dasar hukum hak keuangan Wakil Presiden

Hak keuangan dan administratif Presiden serta Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2, undang-undang tersebut mengatur bahwa:

• Gaji pokok Presiden sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.

• Gaji pokok Wakil Presiden sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.

• Presiden dan Wakil Presiden juga memperoleh tunjangan jabatan serta tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Wakil Presiden adalah Rp20.160.000 per bulan. Sementara tunjangan jabatannya sebesar Rp22.000.000 per bulan berdasarkan Keppres Nomor 68 Tahun 2001.

Dengan demikian, berdasarkan nominal yang menjadi rujukan pemerintah, penghasilan pokok ditambah tunjangan jabatan Wakil Presiden mencapai Rp42.160.000 per bulan.

Angka tersebut belum memasukkan fasilitas kedinasan yang disediakan negara.

2. Hak pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir

Ketentuan yang cukup menarik terdapat dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Sementara ayat (2) menyatakan bahwa besarnya pensiun pokok adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Perlu diperhatikan, yang menjadi dasar perhitungan adalah gaji pokok terakhir, bukan keseluruhan penghasilan yang diterima ketika masih menjabat.

Jika menggunakan nominal gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000, maka angka tersebut menjadi dasar perhitungan pensiun pokok.

Artinya, tidak tepat jika masyarakat memahami bahwa mantan Wakil Presiden otomatis memperoleh pensiun sebesar seluruh gaji dan tunjangan jabatannya sekaligus.

3. Bagaimana dengan tunjangan istri dan anak?

Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden juga diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.

Ketentuan ini menjadi dasar pemberian tunjangan tertentu bagi keluarga sesuai persyaratan dan peraturan pelaksana yang berlaku.

Namun, angka persentase dalam infografis, seperti tunjangan istri 10 persen dan tunjangan anak 2 persen, tidak boleh langsung dianggap sebagai bunyi ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1978. Rinciannya perlu diperiksa berdasarkan aturan pensiun yang menjadi dasar pelaksanaan.

4. Rumah, kendaraan, listrik, air, telepon, dan kesehatan

Hak mantan Wakil Presiden ternyata tidak berhenti pada pensiun bulanan.

Pasal 7 juga mengatur biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.

Kemudian Pasal 8 mengatur bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat diberikan:

• Sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

• Sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudinya.

Hal penting yang perlu digarisbawahi: rumah dan kendaraan tersebut merupakan fasilitas yang disediakan negara, bukan berarti otomatis menjadi hak milik pribadi mantan pejabat.

5. Apakah THR dan gaji ke-13 juga otomatis diberikan?

Bagian ini perlu disikapi secara hati-hati.

THR dan gaji ke-13 merupakan hak keuangan yang mekanisme pemberiannya diatur melalui peraturan pemerintah pada tahun anggaran terkait.

Karena itu, keberadaan THR dan gaji ke-13 bagi pejabat negara harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku pada tahun bersangkutan, termasuk status penerima dan komponen penghasilannya.

Tidak tepat apabila seluruh komponen dalam infografis langsung disimpulkan sebagai hak pensiun yang dijamin oleh UU Nomor 7 Tahun 1978.

UU tersebut mengatur pensiun dan fasilitas mantan Presiden serta Wakil Presiden, tetapi tidak secara khusus mencantumkan THR dan gaji ke-13 sebagai komponen pensiun.

6. Kapan hak pensiun tersebut mulai dibayarkan?

Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan bahwa pensiun beserta tunjangan dan biaya rumah tangga serta kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Dengan demikian, hak pensiun tidak dibayarkan bersamaan dengan gaji ketika seseorang masih aktif menjabat. Ada perbedaan antara hak keuangan pejabat aktif dan hak keuangan mantan pejabat.

Dalam konteks pengunduran diri Gibran, penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan status hukum pemberhentiannya dan mekanisme administrasi yang berlaku.

7. Mengapa persoalan ini penting bagi masyarakat?

Persoalan ini bukan semata-mata tentang Gibran, Prabowo, atau siapa pun yang menduduki jabatan Wakil Presiden.

Ini adalah persoalan transparansi penggunaan uang negara.

Ketika seorang pejabat menerima gaji, tunjangan, rumah dinas, kendaraan, biaya kesehatan, dan fasilitas lainnya, masyarakat berhak mengetahui dasar hukum serta sumber pembiayaannya.

Apalagi ketika pejabat tersebut tidak lagi menjabat, publik berhak mengetahui fasilitas apa yang masih diberikan negara dan sampai kapan hak tersebut berlaku.

Di satu sisi, pemberian hak pensiun kepada mantan pejabat negara memang merupakan ketentuan hukum. Namun, di sisi lain, setiap penggunaan APBN harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Masyarakat tidak seharusnya hanya disuguhi daftar nominal dan fasilitas tanpa penjelasan mengenai dasar hukum, syarat penerima, serta perbedaan antara hak pejabat aktif dan hak mantan pejabat.

Penutup

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat memang memiliki hak atas pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, tunjangan tertentu, biaya rumah tangga, biaya kesehatan, rumah kediaman, serta kendaraan milik negara.

Namun, tidak semua komponen dalam infografis dapat serta-merta dianggap sebagai hak otomatis. THR, gaji ke-13, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan harus dilihat berdasarkan peraturan pelaksana yang relevan.

Pada akhirnya, persoalan utamanya bukan sekadar berapa banyak fasilitas yang diterima seorang mantan pejabat, melainkan sejauh mana negara mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas atas setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan melalui APBN.

[IG/KIN]

foto. tribunnetwork

Sumber dan referensi valid

Berikut sumber yang dapat dijadikan rujukan dan dicantumkan pada bagian referensi artikel:

1. UU Nomor 7 Tahun 1978 – Dasar hukum hak keuangan Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, dan mantan Wakil Presiden.
JDIH BPK – UU Nomor 7 Tahun 1978.

2. Naskah lengkap UU Nomor 7 Tahun 1978 – Terutama Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
Peraturan.go.id – Naskah UU Nomor 7 Tahun 1978.

3. Sekretariat Kabinet RI – Penjelasan resmi mengenai gaji pokok dan tunjangan Presiden serta Wakil Presiden.
Bantah Kabar Kenaikan, Istana: Gaji Presiden dan Wakil Presiden Tidak Berubah Sejak 2001.

4. Kompas.com – Penjelasan mengenai perhitungan gaji dan tunjangan Presiden serta Wakil Presiden.
Jadi Orang Nomor Satu di Indonesia, Berapa Gaji Presiden?.

5. ANTARA News, 12 November 2026 – Pemberitaan mengenai pengunduran diri Gibran dan perkembangan proses konstitusionalnya.
Gibran Resmi Mundur, Rapat Paripurna HMP Batal Digelar.

6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan – Keterangan Menteri Yusril Ihza Mahendra mengenai konsekuensi hukum pengunduran diri Gibran.
Penjelasan Pengunduran Diri Wakil Presiden Gibran.