MUI Pusat : Presiden Jokowi jangan memberikan pernyataan tidak jelas, bersayap dan membingungkan ke masyarakat

KABARINDOnews - Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Anton T Digdoyo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak memberikan pernyataan tidak jelas, bersayap dan membingungkan masyarakat.

Alasannya, sudah beberapa kali Jokowi memberikan pernyataan yang tidak sesuai fakta yang berkembang di lapangan sehingga akan membingungkan masyarakat.

Contohnya, Jokowi menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia meroket, tapi ternyata mana buktinya. Jokowi juga menyatakan yang mengancam Pancasila bukan PKI tapi radikalisme
Pada tanggal 28 Oktober 2017 atau saat peringatan Sumpah Pemuda, Jokowi juga menyatakan ada kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila.
Namun Jokowi tidak menunjuk hidung siapa kelompok yang ingin mengganti Pancasila.

"Ini sangat membingungkan. Presiden itu pimpinan negara dan pemerintahan, bukan politisi atau budayawan tapi negarawan. Makanya kalau bicara harus yang pasti-pasti. Kata-kata bersayap harus benar-benar dihindari" Kata Anton T Digdoyo, Selasa (31/10/2017)

Menurut Anton, selama ini pernyataan Jokowi sangat membingungkan masyarakat. Padahal Presiden harus wajib mencerahkan dan mensejahterakan rakyat. Karena faktanya apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini membaik. Jangankan meroket saat ini malah ekonomi terus menurun hingga membuat daya beli masyarakat melemah.
Anton juga mempertanyakan apakah PKI tidak menjadi ancaman Pancasila, karena Jokowi menyatakan yang mengancam Pancasila justru faham radikalisme bukan PKI, Apakah Jokowi merestui PKI hidup sehingga sesuai dengan pidato Mendagri Tjahjo Kumolo bahwa Perppu Ormas tidak ditujukan pada faham komunisme yang tumbuh cepat di Indonesia. Padahal kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila adalah komunisme.

 "Apakah demo jutaan umat menuntut penista Al Quran dipenjara itu ingin gantikan Pancasila?

Apakah di negara muslim terbesar di dunia memilih pemimpin se iman itu ingin gantikan Pancasila? Apakah menuntut hak-hak pribumi dan kembali ke UUD 45 asli itu ingin gantikan Pancasila?," tanya Anton

 Anton menegaskan, semua yang dituntut umat muslim di Indonesia tersebut telah diatur secara konstitusi dan yuridiksi. Bahkan secara yurisprudensi, tak satupun dari kasus yang dilakukan umat muslim melanggar UUD 45 apalagi UU turunannya. Oleh karena itu Anton menyarankan agar Jokowi untuk memberikan pernyataan yang akurat dan tidak membingungkan masyarakat.

  "Saya sarankan Jokowi, selaku Presiden harus bicara yang pasti dan terbukti secara akurat agar tak membingungkan masyarakat," tegas Anton yang juga menjabat sebagai Dewan Pakar ICMI Pusat. [IG/KIN]


Sumber : .harianterbit.com